TARAKAN - Bank Indonesia Kaltara menggelar Webinar dengan tema “New Norm: Momentum Recovery Perekonomian Kalimantan Utara”, Selasa 16 Juni 2020.

Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H Irianto Lambrie dan Ekonom Nasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Profesor Arief Anshory Yusuf sebagai narasumber di webinar kali ini.
 
Adapun untuk jumlah peserta pada acara kali ini mencapai angka 379 yang terdiri dari stakeholder utama Bank Indonesia Kalimantan Utara, akademisi, pengusaha, asosiasi, mahasiswa hingga masyarakat umum.

Sustainable Growth Kaltara di tengah Pandemi Covid-19 dijelaskan Prof. Arief Anshory Yusuf, pada tahun 2020, Kementerian Keuangan memproyeksikan perekonomian Indonesia akan berada pada rentang -0,4% - 2,1%.

Adapun secara regional Kalimantan Utara masih mampu tumbuh sebesar 5,01% (yoy) pada triwulan I 2020 yang menjadikan Kalimantan Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi di masa pandemi saat ini.

"Pandemi Covid-19 berpotensi mendisrupsi perekonomian Indonesia cukup dalam, terutama apabila kurva pandemi ini tidak bisa dibuat lebih landai sebelum akhir Juli 2020. Hal ini akan memungkinkan untuk membuat pertumbuhan berada pada angka negatif," ungkapnya.

Lebih lanjut, risiko adanya gelombang ke-2 dari covid-19 berpeluang untuk membuat resesi seperti Asian Financial Crisis pada tahun 1988 silam. Adapun covid-19 ini jika dilihat dari sudut pandang yang positif, dapat memberikan beberapa manfaat bagi kita baik sebagai masyarakat maupun pemerintah.

"Manfaat yang dapat kita dapat antara lain adalah pandemi ini dapat membuka kelemahan-kelemahan sistem perlindungan sosial yang sudah dibangun selama 10 tahun terakhir. Selain itu dapat menguji kesiapan sektor-sektor tertentu untuk bertahan dan juga menjadi buffer dalam mitigasi krisis global," jelasnya.

Dalam rangka penanganan covid-19, pemerintah memberikan stimulus fiskal sebesar Rp 405 triliun yang dibelanjakan untuk bantuan sosial, menambah pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan, dan insentif untuk industri yang dibiayai oleh realokasi anggaran (pengeluaran pemerintah lainnya berkurang 7%) dengan defisit sebesar Rp 75 triliun.

Covid-19 berdampak terhadap PDRB provinsi di seluruh Indonesia namun nilainya bervariasi dari -1,2% di Papua sampai -7,5% di DKI Jakarta. Daerah dengan dampak terparah adalah 
daerah pusat industri labour-intensive dan daerah yang berbasis pariwisata. Selain itu, dampak kemiskinan terparah ada di Pulau Jawa, baik dalam proporsi maupun jumlah orang miskin.

"Tantangan ke depan: pemulihan ekonomi harus dikawal bukan hanya untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke jalurnya tetapi memperkuat keberlanjutannya (sustainable and inclusive)," tuturnya.(*/hk1-red)